Grand Strategi perikanan


Insentif ke Sektor Perikanan Rp 1,7 T


Sumber : www.dkp.go.id


Pemerintah menyiapkan insentif peningkatan produksi perikanan lewat dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 1,7 triliun."Dana tersebut digunakan untuk insentif bagi daerah yang berprestasi, lewat skema kontrak produksi hasil perikanan di 33 provinsi. Daerah yang produksinya naik akan ditambah anggarannya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad pada Rakomas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Rabu (17/2).

Ia menjelaskan, Makassar, Surabaya, dan Batam akan menjadi pilot project (proyek percontohan) kontrak produksi itu. Peningkatan produksi perikanan di daerah nantinya lebih bertumpu pada sektor perikanan budidaya."KKP, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota telah melakukan pertemuan untuk meningkatkan produksi perikanan. Kami sudah berkomitmen melakukan gerakan bersama guna peningkatan produksi perikanan nasional, khususnya perikanan budidaya," paparnya.

Tahun 2009, produksi perikanan RI sebanyak 10,06 juta ton. Pada 2010, produksi ditargetkan mencapai 10,76 juta ton dan tahun 2014 melonjakjadi 22,39 juta ton. Kenaikan itu sebagian besar akan disumbang dari perikanan budidaya, dengan produksi diproyeksikan naik dari 5,38 juta ton pada 2010 menjadi 16,89 juta ton tahun 2014 atau meningkat 353%.Peningkatan produksi diupayakan dengan ekstensifikasi budidaya ikan lele, patin, nila, kerapu, kakap, mas, guramih, dan rumput laut Sedangkan untuk udang windu dan bandeng, produksi dipacu melalui intensifikasi tambak-tambak tradisional.

Terkait upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, kami akan menentukan batas waktu bagi PT CP Prima untuk merevitalisasi lahan tambak eks Dipasena. Petambak plasma eks Dipasena saat ini menjerit akibat berlarutnya masalah revitalisasi tambak tersebut," imbuhnya.Ia menjelaskan, belum tuntasnya revitalisasi tambak udang terbesar di Indonesia itu menjadi perhatian pemerintah, karena menyangkut nasib masyarakat kecil. Masalah ini perlu dicarikan jalan keluarnya, apalagi sudah ada investor lokal maupun dari Malaysia yang berminat mengambil alih tambak tersebut

Min apo li tan

Fadel mengatakan, pihaknya juga berencana mengembangkan Mina-politan, untuk memacu peningkatan produksi perikanan budidaya maupun tangkap. "Minapolitan merupakan kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra-sentara produksi dan perdagangan komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukung lain. Kawasan ini bakal menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi," ucapnya.Selain itu, KKP bakal merestrukturisasi armada perikanan nasional. KKP akan memberlakukan zero growth (pertumbuhan nol) armada perahu tanpa motor. Untuk perahu tempel, pertumbuhan armada dibatasi 2% per tahun dan kapal dengan tonase di bawah 5 gros ton (GT) sekitar 3%.

Sedangkan pertumbuhan armada kapa! berukuran 5-10 GT dan 10-30 GT bakal dipacu menjadi 8% dan 12%. "Kami berharap, pertumbuhan armada kapal besar naik menjadi 55% dalam lima tahun ke depan. Restrukturisasi ini dimaksudkan agar kapal ikan Indonesia mampu beroperasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE)," ujar dia.Guna meningkatkan pendapatan nelayan, KKP juga mengusulkan pengadaan 1.000 kapal penangkap ikan berukuran 30-60 GT dalam lima tahun ke depan. Pengadaan senilai Rp 1,5 triliun itu sudah diusulkan kepada presiden."Adanya kapal besar itu memungkinkan nelayan mengakses perairan yang lebih jauh dari pantai, sehingga mengurangi padatnya penangkapan ikan di perairan pesisir serta konflik antarnelayan. Selain meningkatkan produktivitas, pendapatan nelayan dipastikan naik," imbuhnya.

Infrastruktur

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pembangunan infrastruktur di sektor kelautan dan perikanan tidak bisa hanya bergantung pada dana APBN. Oleh karena itu, swasta harus dilibatkan."Dana dari APBN untuk pembangunan infrastruktur di sektor kelautan dan perikanan hanya sebesar 14,7% dari produk domestik bruto (PDB) sektor ini," ucapnya.

Ia yakin, produksi sektor kelautan dan perikanan dapat ditingkatkan menjadi 2-3 kali lipat dari capaian saat ini. Apalagi, potensi sumber daya kelautan dan perikanan RI sangat besar.Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menambahkan, swasta diharapkan terlibat dalam pembangunan pelabuhan perikanan, rel kereta api, dan akses jalan tol. "Swasta diberi kesempatan untuk membangun infrastruktur sektor kelautan dan perikanan. Investasi swasta ini akan kembali melalui pengenaan tarif jasanya," ujar dia.

0 komentar:

Posting Komentar